 |
Bima, Pena Warta NTB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menegaskan komitmennya dalam memperluas jaring pengaman dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal dan rentan.
Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemkab Bima Kamis (24/9/2026) dalam agenda Studi Tiru Perlindungan Pekerja Rentan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Pemerintah Kota Makassar.
Rombongan Pemerintah Provinsi NTB dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.IP., M.IP., bersama jajaran pejabat teras Pemprov NTB.
Kedatangan rombongan diterima secara resmi oleh Wali Kota Makassar, H. Munafri Arifuddin, S.H.; Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P, serta Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda, S.STP., M.Si.
Bupati Bima yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Drs. Agus Salim, M.Si., menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemkab Bima dalam forum ini bertujuan untuk memetakan skema terbaik pengelolaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
"Kehadiran Pemerintah Kabupaten Bima adalah untuk mempelajari lebih jauh bagaimana kebijakan penanganan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dirancang secara komprehensif, mulai dari aspek perencanaan, skema penganggaran dalam APBD, hingga pola implementasinya di lapangan agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," ujar Agus Salim di sela-sela acara.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) yang dijalankan Pemkot Makassar.
Program ini dinilai memberikan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pekerja rentan melalui alokasi APBD yang mencakup lebih dari 81 ribu pekerja rentan dan ditargetkan meluas hingga sekitar 103 ribu pekerja pada tahun 2026.
"Adanya tambahan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) di Kota Makassar memberikan perspektif baru bahwa perlindungan pekerja rentan tidak hanya untuk menghadapi risiko singkat, melainkan juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang," terang Wagub NTB.
Selain skema JHT, delegasi NTB juga menggali praktik baik Pemkot Makassar dalam hal perluasan kepesertaan, termasuk optimalisasi agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) berbasis komunitas RT/RW.
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur NTB mengimbau seluruh bupati, wali kota, sekda, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, serta jajaran peserta dari NTB untuk memanfaatkan forum studi tiru ini secara optimal agar hasil yang didapat bisa segera diformulasikan menjadi kebijakan konkret di daerah masing-masing. (Red)
COMMENTS